INFOESDM.COM – Fokus pada upaya peningkatan kualitas dan pengembangan karir tenaga kerja di sektor konstruksi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menginisiasi acara yang mengundang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) Pelatihan Vokasi Infrastruktur, di Jakarta (7/3/24).
Acara yang berlangsung pada hari Kamis, 7 Maret 2024, di Menara KADIN Jakarta, berhasil menciptakan momentum sinergi antar berbagai pihak terkait untuk meningkatkan ekosistem pelatihan vokasi di sektor konstruksi.
Acara dibuka dengan sambutan dari berbagai pemangku kepentingan, diantaranya dari Kementerian PUPR, (Direktur Jenderal Bina Konstruksi-Kementerian PUPR), Ir. Ludy Eqbal Al Muhamadi LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), NS Aji Martono (Komisioner BNSP), dan Adi Mahfudz (WKU KADIN Indonesia.)
Setiap sambutan menyoroti pentingnya kerja sama lintas dan antar sektoral dalam mengoptimalkan persiapan tenaga kerja konstruksi.
Baca Juga:
Bergantung pada Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Harga Batubara 2025 Masih Atraktif
Sebut Rakyat Butuh Rumah yang Terjangkau, Prabowo: Nggak Usah Diseminarkan, Rakyat Butuh Segera
Holding BUMN MIND ID Ungkap Alasan Minta Pembatasan Jumlah Smelter Melalui Moratorium Perizinan
Keterlibatan BNSP sebagai lembaga sertifikasi profesi menjadi salah satu elemen krusial dalam memastikan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang dihasilkan.
Para peserta dihadirkan dengan materi yang disampaikan oleh berbagai ahli di bidangnya.
Dalam FGD tersebut, Adi Mahfudz WH. (WKU Vokasi dan Sertifikasi-KADIN Indonesia) membahas mengenai peran vokasi dan sertifikasi dalam memperkuat sektor konstruksi.
Insannul Kamil (WKU PUPR dan Infrastruktur-KADIN Indonesia) menyajikan informasi seputar peran PUPR dalam pengembangan vokasi dan infrastruktur.
Baca Juga:
Berhasil Turunkan Harga Tiket Pesawat, Presiden Prabowo Subianto: Untuk Bantu Masyarakat Kita
Materi lainnya melibatkan Ir. Ludy Eqbal Al Muhamadi (Pengurus Bidang I LPJK)
Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi antara berbagai pihak yang hadir.
Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung upaya peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi di sektor konstruksi.
Disoroti bahwa pelatihan kerja menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengembangkan karir mereka.
Baca Juga:
Sejak Erick Thohir Ketua Umum PSSI, Peringkat FIFA Timnas Indonesia Menanjak, dari 152 Menjadi 125
Bahlil Lahadalia Tanggapi Isu Soal Perusahaan Minyak Dunia Shell akan Tutup Bisnis SPBU di Indonesia
Sebanyak 24 Orang Jadi Tersangka Kasus Judi Online yang Libatkan Oknum Pegawai Kementerian Komdigi
Paradigma baru dalam peningkatan kualitas tenaga kerja didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi, dan sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang independen.
Dalam sektor konstruksi, peraturan perundang-undangan telah mengatur pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi, baik oleh asosiasi profesi terakreditasi maupun lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (LPPK) yang memiliki program di bidang konstruksi.
Data terbaru menunjukkan adanya 49 LPK yang telah terregistrasi, di mana 31 di antaranya membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Namun, baru terdapat 7 LSP yang terbentuk oleh LPK yang telah terlisensi dan tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk mengoptimalkan penyiapan tenaga kerja konstruksi yang dihasilkan oleh LSP yang dibentuk LPK bidang konstruksi, serta menjamin pembentukan LPK bidang konstruksi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah peserta yang turut serta dalam kegiatan ini melibatkan berbagai elemen, seperti Kadin Indonesia, Sekretariat Kadin Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur, Kementerian Ketenagakerjaan, BNSP LPJK dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
FGD tersebut berlangsung saling mengisi pandangan terkait sumber daya manusia sektor Infrastrktur. Output yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain adalah peningkatan pemahaman terkait kebijakan/regulasi pembentukan LPK bidang konstruksi, serta rekomendasi terkait keharusan akreditasi LPK bidang konstruksi.
FGD Pelatihan Vokasi Infrastruktur yang diinisiasi oleh KADIN, dengan melibatkan BNSP dan berbagai pemangku kepentingan, menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat sektor konstruksi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja.
Dengan sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan, diharapkan sektor konstruksi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Ke depan, diharapkan terus adanya upaya-upaya kolaboratif serupa untuk menciptakan ekosistem pelatihan vokasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi di tanah air.
Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional ON24JAM.TV
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita ARAHNEWS.COM dan INFOBUMN.COM