Sebanyak 141 Daerah Tak Lakukan Gerakan Menanam Padahal Alami Kenaikan Harga Bawang Merah

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 22 Mei 2024 - 07:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

141 Daerah Alami Kenaikan Harga Bawang Merah. (Pixabay.com/Hans)

141 Daerah Alami Kenaikan Harga Bawang Merah. (Pixabay.com/Hans)

INFOESDM.COM – Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan ada 141 daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah dan belum melakukan gerakan menanam.

Kondisi serupa juga terjadi di 121 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah.

Kemudian, ada pula 103 daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah dan cabai merah tapi belum melakukan gerakan menanam.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan hal itu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4/2024).

Tomsi Tohir juga menyampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daeran yang dihadiri sejumlah narasumber.

Di antaranya Deputi I Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini.

Baca artikel lainnya di sini : Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Selain itu, hadir pula secara daring narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya.

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Temui Emir Qatar dan PM Qatar, Bahas Kerja Sama hingga Gaza

Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.

Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) serius melakukan gerakan menanam terlebih bagi daerah yang kondisi wilayahnya cocok dilakukan penanaman komoditas.

“Kalau memang daerahnya cocok (dilakukan penanaman) tolong diupayakan karena saya paham ada daerah-daerah tertentu yang tidak cocok,” kata Tomsi.

Menurutnya, upaya ini penting untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bawang merah dan cabai merah.

Dia menjelaskan upaya pengendalian harga tak bisa hanya terus mengandalkan langkah layaknya pemadam kebakaran.

Namun, perlu upaya yang terencana terus-menerus salah satunya melalui gerakan menanam.

“Tidak bisa kita hanya mengeluh berkaitan dengan apa itu rantai distribusi.”

“Kemudian menyalahkan ini kan karena mau hari raya, hari raya setiap tahun, yang perlu kita persiapkan dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, Tomsi mengatakan gerakan menanam secara keseluruhan baru dilakukan oleh 258 daerah per 20 Mei 2024.

Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemda dalam upaya mengendalikan harga.

“Hanya separuh daerah yang melaksanakan gerakan ini,” jelas Tomis.

Di lain sisi, Tomsi berharap Kementerian Pertanian dapat mendukung berbagai upaya gerakan menanam yang dilakukan daerah.

Hal itu seperti dalam pemenuhan bibit, pupuk, teknologi, dan sebagainya.

Dirinya juga berharap berbagai dukungan tersebut agar disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerahy berikutnya.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Infobumn.com dan Pangannews.com

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media ekonomi & bisnis lainnya, dapat menghubungi Rilisbisnis.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai perkembangan dunia politik, hukum, dan nasional melalui Apakabarindonesia.com

 

Berita Terkait

Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Lagi Soal Isu Pemotongan Dana Terkait Program Makan Bergizi Gratis
Masih dalam Tahap Recovery, Sistem Teknologi Informasi PT Indonesia AirAsia Berangsur Normal
Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru
Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto
Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024
RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 15:04 WIB

Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Lagi Soal Isu Pemotongan Dana Terkait Program Makan Bergizi Gratis

Senin, 22 Juli 2024 - 16:49 WIB

Masih dalam Tahap Recovery, Sistem Teknologi Informasi PT Indonesia AirAsia Berangsur Normal

Jumat, 19 Juli 2024 - 14:21 WIB

Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:25 WIB

Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:29 WIB

Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:25 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:37 WIB

RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB

Berita Terbaru