Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
INFOESDM.COM – Sektor migas dengan produksi minyak nasional yang makin menurun.
Sumur sumur migas yang makin tua, dan sumur sumur baru yang tidak significant menutupi penurunan produksi.
Berapapun dana yang diinvestasikan dalam sektor migas tidak mampu mengangkat produksi minyak walaupun setetes.
Baca Juga:
Sebelum ke Tanah Air, dari London Prabowo Subianto Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke Dubai
Inilah Sejumlah Poin Penting dalam Debut Presiden Prabowo Subianto di KTT G20 Rio de Janeiro, Brasil
Beban biaya produksi migas akan semakin meningkat terutama akan datang dari biaya keuangan naiknya suku bunga internasional dan depresisasi yang tidak terhindarkan.
Berapapun peningkatan capex BUMN migas nasional tidak berkorelasi positif dengan peningkatan produksi migas.
Baca artikel lainnya di sini : Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat dalam Program Makan Siang Gratis
Usahanya hanya seputar menahan laju penurunan produksi yang terjun bebas.
Baca Juga:
Risiko Geopolitik dan Perlambatan Perekonomian Tiongkok Bayangi Pertumbuhan Ekonomi Global Saat Ini
Kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis, Indonesia Masih Kekurangan Produksi Susu Dalam Negeri
Di kilang kilang ada masalah sulitnya mendapatkan pembiayaan, tidak ada uang lagi atau liquiditas bagi investasi kilang.
Baca artikel lainnya di sini : Wamenaker RI Afriansyah Noor Terima Penghargaan Khusus dari LPA Lubuklinggau
Sebagai mana media Singapura mengatakan jangan coba coba menaruh kata kilang minyak dalam proposal Anda, karena itu akan menjadi proposal yang sia sia.
Di hilir berhadapan dengan isue polusi udara dan menjadi sorotan internasional dan sorotan masyarakat.
Baca Juga:
Ada Sebanyak 4.634 Izin Usaha Petambangan Mineral dan Batu Bara, Tercatat di Kementerian ESDM
Hanasta Power Akhirnya Siap Lanjutkan Proyek PLTP Galunggung Lewat PT Energi Kinan Internasional
Donald Trump Puji Prabowo Subianto, Sebut Luar Biasa yang Dilakukan di Indonesia dan Dirinya Hormat!
Terkait target pemerintah mengurangi emisi sebagaimana komitmen terhadap perjanjian perubahan iklim.
Kondisi kerusakan lingkungan Indonesia memang kasat mata.
Subsidi APBN terhadap sektor migas yang makin tinggi untuk solar dan LPG 3 kg dan juga listrik.
Ditambah lagi dengan dana kompensasi energi yang sangat besar untuk BBM dan listrik yang sangat menguras APBN.
Namun subsidi dan kompensasi menjadi sumber keuntungan BUMN migas. Ini menjadi isue politik utama.
Sementara subsidi sendiri tidak tepat sasaran dan disalahgunakan. Digitalisasi tidak didukung stake holder utama.
Pendapatan negara dari bagi hasil migas yang tidak lagi significant. Sementara subsidi dari APBN kepada migas membesar.
Strategi mengatasi ini sangat sulit dan hampir tidak ada jalan keluarnya karena masalah ketergantungan pada BBM dan LPG 3 kg.
Agenda transisi energi sebagai jalan keluar tidak dapat dijalankan dengan cepat.
Karena membutuhkan biaya yang mahal dan oleh sebagian besar kalangan dikatakan menciptakan gangguan ekonomi, fiskal dan keuangan.
Tampaknya pemerintah begitu sulit melakukan transisi energi dan mengurangi emisi walaupun di scope 3.
Ketergantungan ekonomi yang makin besar pada pendapatan ekstraktif SDA berhubungan erat dengan deforestasi.
Yang merupakan ancaman terbesar bagi iklim, sementara SDA ada di kawasan hutan.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Usaha besar hilirisasi membutuhkan konsistensi dan ketegasan sikap pemerintah, sementara masih menghadapi tantangan dari dunia usaha yang masih mengandalkan ekspor bahan mentah.
Penolakan Uni Eropa dapat diatasi jika elite nasional kompak.
Masih banyaknya kegiatan illegal dalam bidang SDA yang melibatkan kegiatan ekploitasi SDA sendiri.
Hingga kejahatan kelas satu yakni pencucian uang hasil ekploitasi SDA.
Digitalisasi pajak dan SDA tidak berjalan di kementerian ESDM dan Keuangan.
Ada masalah terbesar dalam sektor keuangan SDA yakni sistem devisa bebas yang mengakibatkan hasil ekpoitasi SDA.
Juga hasil perdangannya, hasil financialisasinya, uangnya dibawa kabur ke luar negeri.***
Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Hallopresiden.com dan Haipurwakarta.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
