Sebut Masih Tetap Susun APBN 2025, Sri Mulyani: Komunikasi dengan Transisi Pemerintahan Baru Dilakukan

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 6 April 2024 - 13:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

INFOESDM.COM – Pemerintah saat ini masih terus menajamkan berbagai desain maupun postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara baik.

“Sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri.”

“Jadi, APBN 2025 tetap akan kami susun,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membahas komposisi RAPBN 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat. (5/4/2024)

Selain itu, kata dia, komunikasi dengan pemerintahan baru juga akan dilakukan perihal program-program prioritas yang akan dilaksanakan tersebut.

“Komunikasi dengan transisi pemerintahan baru juga akan dilakukan.”

“Posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru.”

Baca artikel lainnya di sini : Istana Tanggapi Soal Usulan Hadirkan Presiden Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

“Postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati termasuk defisit yang di bawah 3 persen,” ujarnya.

Pemerintah menyepakati untuk menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berada di bawah 3 persen.

Baca artikel lainnya di sini : Kejaksaan Agung Tanggapi Beredarnya Kabar Terkait 2 Artis Terkenal Terseret Kasus Korupsi Timah

“Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3 persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya,” kata Menkeu.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan kemajuan antar daerah.

Beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan.

“Kemudian untuk berbagai program-program terutama di bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, diyakinkan.”

“Bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang,” ujar Sri Mulyani.***

Artikel di atas, sudah dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi dan bisnis Harianinvestor.com

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Apakabarnews.com dan Harianekonomi.com 

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Berita Terkait

Indonesia Tak Ada Rencana Melobi Amerika Serikat dengan Mineral Kritis, Ini Penjelasan Menteri Bahlil
CSA Index April 2025 Memberi Sinyal Bahwa Pasar Masih Butuh Sentimen Positif untuk Dorong Keyakinan Kembali
Ekonom Persoalkan Kebijakan Tarif Resiprokal yang Diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
RUPST BTN, Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama dan Nixon L.P Napitupulu Dipertahankan Jadi Dirut
Indikator Fiskal dan Perekonomian Indonesia Bagus, Ini Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat
Termasuk 3 Perusahaan Energi,25 Perusahaan Besar dengan Aset di atas Rp250 Miliar dalam Antrean IPO
Percepatan Hilirisasi Nasional di Sektor Strategis, Prabowo Pimpin Ratas bersama Menteri di Hambalang
Penangguhan Ekspor Jadi Sanksi Administratif Jika Perusahaan Tak Laksanakan PP Nomor 8 Tahun 2025

Berita Terkait

Rabu, 16 April 2025 - 10:38 WIB

Indonesia Tak Ada Rencana Melobi Amerika Serikat dengan Mineral Kritis, Ini Penjelasan Menteri Bahlil

Jumat, 11 April 2025 - 19:17 WIB

CSA Index April 2025 Memberi Sinyal Bahwa Pasar Masih Butuh Sentimen Positif untuk Dorong Keyakinan Kembali

Sabtu, 5 April 2025 - 13:15 WIB

Ekonom Persoalkan Kebijakan Tarif Resiprokal yang Diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump

Kamis, 27 Maret 2025 - 09:10 WIB

RUPST BTN, Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama dan Nixon L.P Napitupulu Dipertahankan Jadi Dirut

Sabtu, 22 Maret 2025 - 13:15 WIB

Indikator Fiskal dan Perekonomian Indonesia Bagus, Ini Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat

Berita Terbaru