INFOESDM.COM – Partai Golkar menyelenggarakan Rapat kerja nasional (rakernas) untuk menegaskan kepada publik, bahwa partai Golkar sangat siap menghadapi pemilu
Rapat kerja nasional (rakernas) juga untuk menegaskan kembali, Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar.
“Rakernas ini untuk menegaskan kembali hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar,” Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
“Dimana capres adalah Ketua Umum Airlangga Hartarto,” kata Ahmad Doli Kurnia di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu, 4 Juni 2023.
Baca Juga:
Termasuk 3 Perusahaan Energi,25 Perusahaan Besar dengan Aset di atas Rp250 Miliar dalam Antrean IPO
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Diperiksa Kejagung
Ahmad Doli Kurnia menjelaskan untuk pemilihan presiden, partai telah memberikan mandat penuh kepada ketua umum.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: PAN Ungkap Alasan Semakin Yakin Usung Erick Thohir Sebagai Calon Wakil Presiden di Pemilu 2024
Untuk menentukan strategi dan langkah-langkah serta momentum yang tepat, dalam menentukan keputusan akhir terhadap persiapan menuju pemilihan presiden.
Ahmad Doli Kurnia menjelaskan rakernas saat ini dilaksanakan di tengah-tengah tahapan pemilu, maka konsentrasinya untuk memantapkan seluruh agenda pemenangan pemilu.
Baca Juga:
Harga Avtur Turun, Diskon Tiket Pelita Air, Pelumas hingga Promo Hotel Patra Jasa Digelar Pertamina
Pertamina Jajaki Kerja Sama dengan Negara yang Berpengalaman Soal Pengembangan Teknologi Nuklir
“Rakernas ini juga ingin menegaskan kepada publik, bahwa partai Golkar sangat siap menghadapi pemilu dengan semua instrumennya,” jelasnya.
Kata dia, instrumen pertama adalah jaringan struktur formal partai yang dihasilkan dari musyawarah nasional.
Musyawarah daerah di setiap provinsi, kabupaten dan kota, hingga tingkatan desa dan kelurahan.
Instrumen kedua yakni bakal calon legislatif (bacaleg), dimana proses seleksinya sudah dilaksanakan sejak dua tahun lalu.
“Sebanyak 40.452 nama yang kami seleksi dan sekitar 20.200-an yang kami daftarkan ke KPU tanggal 1-14 Mei 2023,” ungkapnya.
Instrumen terakhir yakni badan saksi nasional Partai Golkar, yang sudah bekerja selama dua tahun dan saat ini sudah melakukan proses konsolidasi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
“Kami membentuk 10 orang di setiap TPS, dimana dua dari 10 akan menjadi saksi di setiap TPS,” jelasnya.***
