Narasi Berat kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Dituding Menerima 50 Persen Komisi Judi Onlinr

JAKARTA – Namanya kembali menjadi sorotan tajam. Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Budi yang kini menjabat Menteri Koperasi dan UKM, menghadapi badai isu paling serius sepanjang karier politiknya.

Dalam sidang kasus dugaan perlindungan situs judi online (judol), namanya disebut dalam dakwaan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia dituding menerima 50 persen komisi dari praktik ilegal yang melibatkan oknum pegawai kementeriannya terdahulu.

Namun, Budi Arie tak tinggal diam. Dalam pernyataan tertulis, ia menyebut tudingan itu sebagai “narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat pribadi”.

Ia menyatakan tidak pernah mengetahui, menyetujui, apalagi menerima aliran dana dari praktik haram tersebut.

“Itu omon-omon mereka saja, jual nama menteri supaya jualannya laku,” tegas Budi Arie.

Kronologi Dakwaan: Dugaan Komisi, Nama Menteri, dan Jual Beli Situs Judol

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025 mengungkap isi dakwaan mengejutkan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Disebutkan bahwa komisi Rp8 juta per situs judi online disepakati untuk tidak diblokir oleh Kemenkominfo.

Dakwaan menyebut pembagian uang sebagai berikut: 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen Apriliantony (teman Budi Arie), dan 20 persen untuk Adhi Kismanto (pegawai Kemenkominfo).

Nama lain dalam dakwaan adalah Muhrijan alias Agus, disebut sebagai utusan dari Direktur Kemenkominfo, serta Alwin Jabarti Kiemas, Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama.

“Untuk saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga,” kata JPU dalam dokumen dakwaan.

Bantahan Resmi dan Tiga Alasan Pembelaan Budi Arie

Dituding menerima komisi dari situs judi online, Budi Arie mengaku tidak tahu-menahu soal pembagian dana.

Ia menyebut para tersangka hanya menjual namanya untuk kepentingan pribadi.

“Mereka tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50 persen. Mereka juga tidak akan berani bilang, karena akan langsung saya proses hukum,” ujarnya.

Ada tiga poin penting yang menjadi dasar pembelaan Budi Arie:

1. Tidak ada komunikasi atau kesepakatan dengan para tersangka.

2. Tidak mengetahui skema perlindungan situs judol, dan baru mengetahui setelah kasus diselidiki polisi.

3. Tidak menerima aliran dana sama sekali.

Ia juga mengklaim telah berupaya keras membasmi situs judi online semasa menjabat di Kominfo. “Boleh dicek jejak digitalnya,” katanya menantang.

Jejak Digital dan Penegakan Hukum yang Diharapkan

Faktanya, sepanjang pertengahan 2023 hingga 2024, Kemenkominfo memang gencar memblokir ribuan situs dan akun media sosial yang terafiliasi dengan aktivitas perjudian online.

Namun, sejumlah laporan juga menyebut banyak situs tersebut kembali aktif hanya dalam hitungan hari, mengindikasikan adanya sistem perlindungan di dalam.

Dalam beberapa bulan terakhir, Bareskrim Polri telah memeriksa Budi Arie dan mengajukan 18 pertanyaan terkait posisinya dalam kasus tersebut.

Ia menjawab seluruhnya dan menyatakan siap menghadapi proses hukum.

“Tunggu saja, dalami saja, kita siap. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri,” kata Budi Arie di Istana Merdeka pada 6 November 2024.

Menilik Kultur Kementerian dan Celah Tata Kelola Digital

Keterlibatan pegawai kementerian dalam kasus ini menunjukkan celah pengawasan internal dan lemahnya sistem pengendalian digital di tubuh Kemenkominfo.

Masuknya Budi Arie dalam dakwaan, meskipun belum terbukti secara hukum, mengindikasikan perlunya pembenahan menyeluruh dalam struktur dan etika birokrasi digital.

Dalam laporan riset Indonesia Corruption Watch (ICW) 2024, disebutkan bahwa kementerian yang mengelola informasi publik dan platform digital sangat rentan disusupi kepentingan ekonomi ilegal.

Terutama jika pengawasan internal longgar dan audit tidak dilakukan secara rutin.

Antara Fitnah Politik, Reformasi Digital, dan Beban Etika

Apakah Budi Arie benar-benar bersih? Jawaban pastinya hanya bisa ditemukan dalam proses hukum yang objektif dan transparan.

Namun satu hal yang pasti, ketika nama seorang menteri muncul dalam dakwaan korupsi atau kejahatan digital, maka tanggung jawab moral tetap melekat—meskipun secara hukum belum tentu bersalah.

Skandal ini seharusnya menjadi pelajaran penting: perlindungan situs judi online bukan sekadar kejahatan ekonomi, tapi ancaman terhadap legitimasi negara dalam tata kelola digital.

Reformasi menyeluruh di sektor komunikasi digital bukan lagi pilihan — ia adalah keniscayaan.***

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Hutannews.com dan Mediaemiten.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.com dan Kilasnews.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haijateng.com dan Hariancirebon.com

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center