Menkeu Sri Mulyani Indrawati Terima Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo – Gibran

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 1 Juni 2024 - 10:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Instagram.com/@sufmi_dasco)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Instagram.com/@sufmi_dasco)

INFOESDM.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tujuannya untuk membahas sinkronisasi kebijakan, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal itu konferensi pers di Jakarta, Jumat (32/5/2024)

“Kami sangat terbuka untuk bersinkronisasi dan bersinergi. Karena Kementerian Keuangan sebagai institusi memang memiliki tugas penting.”

“Yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen penting bagi pemerintahan”.

“Termasuk pemerintahan baru Prabowo dan Gibran yang akan menjalankan program-programnya,” kata Sri Mulyani.

Baca artikel lainnya di sini : Layanan Pendataan Pengguna LPG 3 Kg, Pertamina Siapkan Pencatatan Digital di Pangkalan Per 1 Juni 2024

Menkeu menggarisbawahi penyusunan RAPBN 2025 membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi agar APBN bisa menampung aspirasi berbagai program baru.

Sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Baca artikel lainnya di sini : Prakonvensi RSKKNI: Hilton Bandung Jadi Wadah Diskusi Penting bagi Jasa Keuangan

Kementerian Keuangan telah mulai menyampaikan usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 kepada DPR dan mendapatkan timbal balik pada Selasa (28/5) lalu.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Berikutnya, Kementerian Keuangan akan menyampaikan respons terkait pandangan fraksi DPR dan dilanjutkan dengan rapat kerja.

Kemudian dirangkum menjadi Nota Keuangan dan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus mendatang.

“Karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang sangat penting, maka sinkronisasi, komunikasi, dan koordinasi menjadi sangat penting.”

“Kami menjadi institusi pertama yang dikunjungi karena memang urgensi dari siklus anggaran menjadi prioritas sangat penting,” tambah Menkeu.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani mengatakan Presiden terpilih Prabowo meminta timnya untuk melakukan sinkronisasi.

Dengan berbagai kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan selanjutnya.

“Beliau berharap proses sinkronisasi ini bisa berjalan baik, karena beliau ingin pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama.”

“Untuk proses transisi dan bisa cepat melaksanakan program yang merupakan janji kampanye saat pemilu,” ujar Muzani.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Harianinvestor.com dan Mediaemiten.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media ekonomi & bisnis lainnya, dapat menghubungi Rilisbisnis.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai perkembangan dunia politik, hukum, dan nasional melalui Hello.id

 

Berita Terkait

Indonesia Tak Ada Rencana Melobi Amerika Serikat dengan Mineral Kritis, Ini Penjelasan Menteri Bahlil
CSA Index April 2025 Memberi Sinyal Bahwa Pasar Masih Butuh Sentimen Positif untuk Dorong Keyakinan Kembali
Ekonom Persoalkan Kebijakan Tarif Resiprokal yang Diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
RUPST BTN, Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama dan Nixon L.P Napitupulu Dipertahankan Jadi Dirut
Indikator Fiskal dan Perekonomian Indonesia Bagus, Ini Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat
Termasuk 3 Perusahaan Energi,25 Perusahaan Besar dengan Aset di atas Rp250 Miliar dalam Antrean IPO
Percepatan Hilirisasi Nasional di Sektor Strategis, Prabowo Pimpin Ratas bersama Menteri di Hambalang
Penangguhan Ekspor Jadi Sanksi Administratif Jika Perusahaan Tak Laksanakan PP Nomor 8 Tahun 2025

Berita Terkait

Rabu, 16 April 2025 - 10:38 WIB

Indonesia Tak Ada Rencana Melobi Amerika Serikat dengan Mineral Kritis, Ini Penjelasan Menteri Bahlil

Jumat, 11 April 2025 - 19:17 WIB

CSA Index April 2025 Memberi Sinyal Bahwa Pasar Masih Butuh Sentimen Positif untuk Dorong Keyakinan Kembali

Sabtu, 5 April 2025 - 13:15 WIB

Ekonom Persoalkan Kebijakan Tarif Resiprokal yang Diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump

Kamis, 27 Maret 2025 - 09:10 WIB

RUPST BTN, Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama dan Nixon L.P Napitupulu Dipertahankan Jadi Dirut

Sabtu, 22 Maret 2025 - 13:15 WIB

Indikator Fiskal dan Perekonomian Indonesia Bagus, Ini Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat

Berita Terbaru