BNSP Memberikan Penguatan Dalam Tim Koordinasi Nasional Vokasi

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 17 Januari 2024 - 22:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Rapat Koordinasi TKNV 2024, Membahas Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Peran Strategis BNSP, Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK di Jakarta (17/01/2024). (Doc.Ist)

Foto: Rapat Koordinasi TKNV 2024, Membahas Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Peran Strategis BNSP, Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK di Jakarta (17/01/2024). (Doc.Ist)

INFOESDM.COM – Memasuki awal tahun 2024, Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) kembali mengadakan pertemuan antar Kementerian dan Lembaga (K/L) Republik Indonesia melalui kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK di Jakarta (17/01/2024).

Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Deputi Bidang koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama.

Dalam rangka merealisasikan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Deputi Bidang koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Prof. Warsito, mengundang kembali Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) untuk melakukan rapat koordinasi.

Dalam kesempatan ini, BNSP turut serta hadir untuk berkontribusi dalam penguatan program-program TKNV.

Syamsi Hari, Ketua BNSP, mengutus 2 orang Anggota komisioner untuk hadir memenuhi undangan tersebut, yaitu Prof. Amilin dan Adi Machfudz Wuhadji.

Prof. Amilin merupakan Komisioner BNSP yang saat ini masih menjabat sebagai Guru Besar FEB UIN Jakarta, sedangkan Adi Machfudz Wuhadji merupakan Komisioner BNSP yang saat ini masih menjabat sebagai salah seorang Wakil Ketua Kadin Pusat.

Ada 2 (dua) tugas yang harus dilaksanakan oleh TKNV yaitu, Pertama, Mengoordinasikan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan Kedua, Mengoordinasikan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kementerian/Lembaga, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta Komite Sektor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, terdapat 9 (sembilan) strategi yang dijalankan oleh TKNV. Dari 9 (sembilan) strategi itu, BNSP bertugas untuk melaksanakan Strategi #7, yaitu memperkuat peran BNSP dalam penjaminan mutu sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dan peserta latih.

Eksistensi BNSP dalam Tim TKNV ini menunjukkan peran yang sangat strategis. Berdasarkan akumulasi data sampai dengan Agustus 2023, ada beberapa capaian yang sudah diraih oleh BNSP, salah satunya adalah menghasilkan lebih dari 2 ribu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) aktif, 40 ribu Tempat Uji Kompetensi (TUK), 21 ribu skema, dan 67 ribu Asesor tersertifikasi BNSP.

Dalam forum rapat tersebut, Amilin menyampaikan bahwa “kegiatan tahun 2024 ini, yang dilaksanakan oleh BNSP, yang relevansinya terkait program vokasi, yaitu fokus pada peningkatan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi.

Melanjutkan kegiatan evaluasi dan penjaminan mutu LSP secara berkala, meningkatkan program pengakuan sistem sertifikasi kompetensi di tingkat nasional dan intenasional.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Melakukan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi guna penguatan skema sertifikasi oleh LSP di bawah supervisi BNSP.

Adi Machfudz Wuhadji mengusulkan dalam forum rapat ini, “untuk memudahkan koordinasi Tim TKNV, sudah saatnya kita menggunakan sistem aplikasi yang sudah digitalilisasi”.

Selain BNSP, pihak-pihak lain yang diundang dalam rapat koordinasi antara lain yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi; Kadin Indonesia; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian Luar Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berita Terkait

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Diperiksa Kejagung
Harga Avtur Turun, Diskon Tiket Pelita Air, Pelumas hingga Promo Hotel Patra Jasa Digelar Pertamina
Dalami Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa Sejumlah Mantan Dirjen Migas
Kejagung Sebut Tak Ada Intervensi Pihak Manapun Usai Erick Thohir Bertemu Jaksa Agung pada Jam 11 Malam
Ini Kata Kejaksaan Agung Soal Catatan Hasil Sitaan di Rumah Pengusaha Riza Chalid Bocor ke Publik
KPK akan Pulihkan Kerugian dalam Penyaluran Kredit 60 Juta Dolar LPEI ke PT Petro Energy Secara Melawan Hukum
Pertamina akan Libatkan Masyarakat Periksa Kesesuaian Kualitas BBM, Meskipiun Sudah Sesuai Ketentuan Pemerintah
Korupsi Pengurusan Eksekusi Lahan PT Pertamina, Rina Pertiwi Divonis Pidana Penjara selama 4 Tahun

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 08:43 WIB

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Diperiksa Kejagung

Rabu, 12 Maret 2025 - 11:56 WIB

Harga Avtur Turun, Diskon Tiket Pelita Air, Pelumas hingga Promo Hotel Patra Jasa Digelar Pertamina

Sabtu, 8 Maret 2025 - 14:18 WIB

Dalami Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa Sejumlah Mantan Dirjen Migas

Sabtu, 8 Maret 2025 - 10:32 WIB

Kejagung Sebut Tak Ada Intervensi Pihak Manapun Usai Erick Thohir Bertemu Jaksa Agung pada Jam 11 Malam

Kamis, 6 Maret 2025 - 09:44 WIB

Ini Kata Kejaksaan Agung Soal Catatan Hasil Sitaan di Rumah Pengusaha Riza Chalid Bocor ke Publik

Berita Terbaru