Sebut Masih Tetap Susun APBN 2025, Sri Mulyani: Komunikasi dengan Transisi Pemerintahan Baru Dilakukan

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 6 April 2024 - 13:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

INFOESDM.COM – Pemerintah saat ini masih terus menajamkan berbagai desain maupun postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara baik.

“Sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri.”

“Jadi, APBN 2025 tetap akan kami susun,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membahas komposisi RAPBN 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat. (5/4/2024)

Selain itu, kata dia, komunikasi dengan pemerintahan baru juga akan dilakukan perihal program-program prioritas yang akan dilaksanakan tersebut.

“Komunikasi dengan transisi pemerintahan baru juga akan dilakukan.”

“Posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru.”

Baca artikel lainnya di sini : Istana Tanggapi Soal Usulan Hadirkan Presiden Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

“Postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati termasuk defisit yang di bawah 3 persen,” ujarnya.

Pemerintah menyepakati untuk menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berada di bawah 3 persen.

Baca artikel lainnya di sini : Kejaksaan Agung Tanggapi Beredarnya Kabar Terkait 2 Artis Terkenal Terseret Kasus Korupsi Timah

“Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3 persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya,” kata Menkeu.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan kemajuan antar daerah.

Beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan.

“Kemudian untuk berbagai program-program terutama di bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, diyakinkan.”

“Bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang,” ujar Sri Mulyani.***

Artikel di atas, sudah dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi dan bisnis Harianinvestor.com

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Apakabarnews.com dan Harianekonomi.com 

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Berita Terkait

Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Lagi Soal Isu Pemotongan Dana Terkait Program Makan Bergizi Gratis
Masih dalam Tahap Recovery, Sistem Teknologi Informasi PT Indonesia AirAsia Berangsur Normal
Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru
Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto
Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024
RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 15:04 WIB

Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Lagi Soal Isu Pemotongan Dana Terkait Program Makan Bergizi Gratis

Senin, 22 Juli 2024 - 16:49 WIB

Masih dalam Tahap Recovery, Sistem Teknologi Informasi PT Indonesia AirAsia Berangsur Normal

Jumat, 19 Juli 2024 - 14:21 WIB

Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:25 WIB

Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:29 WIB

Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:25 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:37 WIB

RSKKNI: Standar Kompetensi Baru untuk Penguatan SDM dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Sri Mulyani Sebut Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB

Berita Terbaru