Pemerintah Sepakat untuk Segera Selesaikan Pembayaran Klaim Minyak Goreng Sesuai Verifikasi Sucofindo

- Pewarta

Selasa, 26 Maret 2024 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Facebook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

INFOESDM.COM – Pemerintah sepakat memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan yang dihadiri Perwakilan dari BPKP, BPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Juga Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian

Rapat Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan.

“Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar 474 Miliar Rupiah.”

“Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional,” ungkap Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim.

Baca artikel lainnya di sini : Terkait Dugaan Penyebaran Hoaks, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie Dilaporkan ke Polda Metro

Luhut B. Pandjaitan mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran ini berkaitan erat dengan nasib pedagang sehingga perlu segera diselesaikan.

“Kita semua pejabat pemerintah ini harus mengingat pedagang, kalau begini kan kasihan pedagang itu. Ini kan harusnya jadi modal dia, jadinya berhenti berputar.”

Baca artikel lainnya di sini : Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Buka Suara Soal Kemungkinan Rival Pilpres Masuk Kabinetnya

“Itu kan juga punya dampak yang lumayan. Kita harus pahami itu, mereka kan juga modalnya terbatas,” tutur Luhut.

Luhut juga menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

“Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya.”

“Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian,” kata Luhut, Senin, 25 Maret 2024.

Pada kesempatan tersebut, Luhut meminta konfirmasi Kejaksaan Agung terkait aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut.

“Dari kami sudah membuat LO agar mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki resiko hukum dikemudian hari.”

“Kami mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Sucofindo selaku surveyor,” konfirmasi Jamdatun Kejaksaan Agung.

Dirinya menginformasikan bahwa klaim yang tidak terakomodir adalah karena terbentur permasalahan dokumen.

Menurutnya, sejumlah klaim tidak bisa diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut.

“Kalau permasalahan dokumen yang tidak lengkap, tentu kita tidak bisa karena itu melanggar aturan.”

“Tapi kalo ada dokumen yang bisa kita bantu dorong, terutama bagi pedagang kecil itu, dibimbinglah membereskannya,m.”

“Yang penting perhatikan aspek hukumnya,” ucap Luhut merespon informasi Jamdatun.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi dan bisnis, Pangannews.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Ekspres.news  dan Hallotangsel.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com:

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Berita Terkait

Biaya Publikasi Press Release dengan Diskon Spesial 50 Persen s/d 31 Juni 2024 di Media Harianinvestor.com
Indonesia Punya Lebih dari 2500 Startup di Posisi Nomor 6 Besar Dunia, Nomor 1 Amerika Serikat
Tentang Kampanye Hitam, Praktik yang Bertentangan dengan Prinsip-prinsip Demokrasi yang Sehat
Terbesar di Dunia, Harita Group Bangun industri Hilirisasi Nikel dengan Produksi Nikel Sulfat
Tingkatkan Positioning Main Contractor Pertambangan dan Sipil, PT PP Presisi Tbk Raih Kontrak Baru Rp5,2 T
Dermaga Feri Bastiong Ternate Ambruk Ditabrak KMP Mutiara Pertiwi I Milik PT ALP
Gandeng 3 Perusahaan, PT PLN Bangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kalsel
Kecelakaan Kerja Tewaskan 3 Orang, DPR akan Panggil Presdir PetroChina International Jabung Ltd
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 8 April 2024 - 05:26 WIB

Biaya Publikasi Press Release dengan Diskon Spesial 50 Persen s/d 31 Juni 2024 di Media Harianinvestor.com

Selasa, 26 Maret 2024 - 10:09 WIB

Pemerintah Sepakat untuk Segera Selesaikan Pembayaran Klaim Minyak Goreng Sesuai Verifikasi Sucofindo

Kamis, 4 Januari 2024 - 14:06 WIB

Indonesia Punya Lebih dari 2500 Startup di Posisi Nomor 6 Besar Dunia, Nomor 1 Amerika Serikat

Rabu, 8 November 2023 - 11:05 WIB

Tentang Kampanye Hitam, Praktik yang Bertentangan dengan Prinsip-prinsip Demokrasi yang Sehat

Jumat, 2 Juni 2023 - 15:19 WIB

Terbesar di Dunia, Harita Group Bangun industri Hilirisasi Nikel dengan Produksi Nikel Sulfat

Kamis, 25 Mei 2023 - 14:11 WIB

Tingkatkan Positioning Main Contractor Pertambangan dan Sipil, PT PP Presisi Tbk Raih Kontrak Baru Rp5,2 T

Jumat, 12 Mei 2023 - 07:18 WIB

Dermaga Feri Bastiong Ternate Ambruk Ditabrak KMP Mutiara Pertiwi I Milik PT ALP

Jumat, 5 Mei 2023 - 16:51 WIB

Gandeng 3 Perusahaan, PT PLN Bangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kalsel

Berita Terbaru