INFOESDM.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Tujuannya untuk membahas sinkronisasi kebijakan, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal itu konferensi pers di Jakarta, Jumat (32/5/2024)
“Kami sangat terbuka untuk bersinkronisasi dan bersinergi. Karena Kementerian Keuangan sebagai institusi memang memiliki tugas penting.”
Baca Juga:
Kejagung Tangkap Anggota DPR, Kasus Penyertaan Modal dari Pemda ke Perkebunan Agrotama Mandiri
Uji Coba Bioethanol 100 Persen di GIIAS 2024, Pertamina Gandeng Toyota untuk Kolaborasi
“Yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen penting bagi pemerintahan”.
“Termasuk pemerintahan baru Prabowo dan Gibran yang akan menjalankan program-programnya,” kata Sri Mulyani.
Baca artikel lainnya di sini : Layanan Pendataan Pengguna LPG 3 Kg, Pertamina Siapkan Pencatatan Digital di Pangkalan Per 1 Juni 2024
Menkeu menggarisbawahi penyusunan RAPBN 2025 membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi agar APBN bisa menampung aspirasi berbagai program baru.
Baca Juga:
Perkebunan Sawit Terluas di Dunia, PTPN IV PalmCo Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi Nasional
Sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.
Baca artikel lainnya di sini : Prakonvensi RSKKNI: Hilton Bandung Jadi Wadah Diskusi Penting bagi Jasa Keuangan
Kementerian Keuangan telah mulai menyampaikan usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 kepada DPR dan mendapatkan timbal balik pada Selasa (28/5) lalu.
Berikutnya, Kementerian Keuangan akan menyampaikan respons terkait pandangan fraksi DPR dan dilanjutkan dengan rapat kerja.
Baca Juga:
Peringati Hari Anak Nasional, Pertamina Ajak Anak Indonesia Peduli Keberlanjutan Sejak Dini
Tindak Pidana Perdagangan Orang, 50 WNI Dikirim ke Australia untuk Dijadikan Pekerja Seks Komersial
Kemudian dirangkum menjadi Nota Keuangan dan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus mendatang.
“Karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang sangat penting, maka sinkronisasi, komunikasi, dan koordinasi menjadi sangat penting.”
“Kami menjadi institusi pertama yang dikunjungi karena memang urgensi dari siklus anggaran menjadi prioritas sangat penting,” tambah Menkeu.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani mengatakan Presiden terpilih Prabowo meminta timnya untuk melakukan sinkronisasi.
Dengan berbagai kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan selanjutnya.
“Beliau berharap proses sinkronisasi ini bisa berjalan baik, karena beliau ingin pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama.”
“Untuk proses transisi dan bisa cepat melaksanakan program yang merupakan janji kampanye saat pemilu,” ujar Muzani.***
Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Harianinvestor.com dan Mediaemiten.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media ekonomi & bisnis lainnya, dapat menghubungi Rilisbisnis.com.
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai perkembangan dunia politik, hukum, dan nasional melalui Hello.id
