Luhut Pandjaitan Sebut Pengusutan Dugaan Ekspor 5,2 Ton Ore Nikel Ilegal ke China, Bukan Perkara Sulit

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 18 Juli 2023 - 15:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan. (Facbook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan. (Facbook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

INFOESDM.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi perkara pengusutan dugaan ekspor 5,2 ton ore nikel ilegal ke China.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan temuan dugaan ekspor 5,2 juta ton ore nikel ilegal ke China

KPK juga sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendalami dugaan ekspor nikel ilegal tersebut.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sedang dikoordinasikan dengan Bea Cukai,” Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Terjerat Kasus Dugaan Penipuan Lagi, Selebgram Akbar Pera Baharudin atau Ajudan Pribadi

“Secara teknis apakah nikel yang dimaksud kategorinya sama atau beda,” kata Pahala Nainggolan, Kamis 6 Juli 2023.

Pahala Nainggolan juga mengatakan KPK sedang memeriksa soal nomor HS atau harmonised system terkait ekspor nikel tersebut.

Pahala Nainggolan menjelaskan HS adalah daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis.

Tujuannya untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya.

Selain itu, KPK kini juga sedang mengklarifikasi teknis temuan tersebut dan melakukan perbaikan pada platform Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batu bara).

Untuk diketahui, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan larangan ekspor ore nikel demi penghiliran di dalam negeri.

Presiden Joko Widodo memberlakukan pelarangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019.

“Pak Firli (Bahuri) beri tahu saya, saya bilang ‘usut dari pada sumbernya’. Itu tidak susah,” kata Luhut Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memiliki sistem mumpuni untuk melacak dugaan ekspor ore nikel ilegal tersebut.

Salah satu hal yang mempermudah tugas KPK adalah digitalisasi di berbagai sektor untuk melacak hingga ke luar negeri.

“Sudah, gampang sudah di-trace oleh beliau (Firli Bahuri), gampang itu, karena kita sudah punya ekosistemnya ini.”

“Pak Firli langsung cek di China. Nanti tunggu saja tanggal mainnya,” tambah Luhut Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan menyampaikan hal itu usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.***

Berita Terkait

Drama Heboh Surat Dinas Istri Menteri ke Eropa, Maman Bantah Tegas
EDC BRI Jadi Sorotan, Dirut Allo Bank Masuk Radar KPK
Terbongkar! Modus Korupsi BUMD Jabar: Dana Kilang Pertamina Disunat Lewat Proyek Fiktif
Sugar Group Companies dan Marubeni Corporation: Uang Suap Rp200 Miliar Terungkap di Mahkamah Agung
Herry Jung Ditahan KPK, Dugaan Suap Proyek PLTU Cirebon Menguat
Babak Baru Kasus Kredit Bermasalah Sritex Rugikan Negara Rp692 Miliar, 3 Tersangka, Puluhan Saksi
Narasi Berat kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Dituding Menerima 50 Persen Komisi Judi Onlinr
Tantangan Serius Dunia Pers Modern, Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja Melanda Industri Media

Berita Terkait

Sabtu, 5 Juli 2025 - 06:37 WIB

Drama Heboh Surat Dinas Istri Menteri ke Eropa, Maman Bantah Tegas

Kamis, 3 Juli 2025 - 10:32 WIB

EDC BRI Jadi Sorotan, Dirut Allo Bank Masuk Radar KPK

Jumat, 13 Juni 2025 - 14:58 WIB

Terbongkar! Modus Korupsi BUMD Jabar: Dana Kilang Pertamina Disunat Lewat Proyek Fiktif

Senin, 2 Juni 2025 - 09:02 WIB

Sugar Group Companies dan Marubeni Corporation: Uang Suap Rp200 Miliar Terungkap di Mahkamah Agung

Selasa, 27 Mei 2025 - 11:18 WIB

Herry Jung Ditahan KPK, Dugaan Suap Proyek PLTU Cirebon Menguat

Berita Terbaru

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur pendanaan anak usahanya melalui skema jaminan korporasi. (Dok. Medcoenergi.com)

MINYAK DAN GAS

Peta Jalan Medco Energi: Jaminan Korporasi Kuatkan Posisi MEP

Rabu, 9 Jul 2025 - 07:11 WIB