Luhut Pandjaitan Sebut Pengusutan Dugaan Ekspor 5,2 Ton Ore Nikel Ilegal ke China, Bukan Perkara Sulit

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 18 Juli 2023 - 15:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan. (Facbook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan. (Facbook.com/@Luhut Binsar Pandjaitan)

INFOESDM.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi perkara pengusutan dugaan ekspor 5,2 ton ore nikel ilegal ke China.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan temuan dugaan ekspor 5,2 juta ton ore nikel ilegal ke China

KPK juga sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendalami dugaan ekspor nikel ilegal tersebut.

“Sedang dikoordinasikan dengan Bea Cukai,” Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Terjerat Kasus Dugaan Penipuan Lagi, Selebgram Akbar Pera Baharudin atau Ajudan Pribadi

“Secara teknis apakah nikel yang dimaksud kategorinya sama atau beda,” kata Pahala Nainggolan, Kamis 6 Juli 2023.

Pahala Nainggolan juga mengatakan KPK sedang memeriksa soal nomor HS atau harmonised system terkait ekspor nikel tersebut.

Pahala Nainggolan menjelaskan HS adalah daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis.

Tujuannya untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya.

Selain itu, KPK kini juga sedang mengklarifikasi teknis temuan tersebut dan melakukan perbaikan pada platform Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batu bara).

Untuk diketahui, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan larangan ekspor ore nikel demi penghiliran di dalam negeri.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Presiden Joko Widodo memberlakukan pelarangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019.

https://infoesdm.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-11

“Pak Firli (Bahuri) beri tahu saya, saya bilang ‘usut dari pada sumbernya’. Itu tidak susah,” kata Luhut Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memiliki sistem mumpuni untuk melacak dugaan ekspor ore nikel ilegal tersebut.

Salah satu hal yang mempermudah tugas KPK adalah digitalisasi di berbagai sektor untuk melacak hingga ke luar negeri.

“Sudah, gampang sudah di-trace oleh beliau (Firli Bahuri), gampang itu, karena kita sudah punya ekosistemnya ini.”

“Pak Firli langsung cek di China. Nanti tunggu saja tanggal mainnya,” tambah Luhut Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan menyampaikan hal itu usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.***

Berita Terkait

Perkuat Bukti untuk Tersangka Kasus Emas, Kejagung Periksa Manajer Trading and Services PT Antam Tbk
Kasus Emas Crazy Rich Surabaya Budi Said, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Pejabat PT Antam Tbk
Penjelasan Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Soal Buronan Harun Masiku Segera Tertangkap
Negara-negara Afrika Lihat Indonesia sebagai Contoh Keberhasilan, Begini Penjelasan Prabowo
Bicara di KTT untuk Gaza, Prabowo Subianto Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina
Diperiksa Penyidik Jampidsus Sebagai Saksi, Inilah Profil Direktur Operasi dan Produksi PT Antam Tbk
Diduga Produk Impor Ilegal, Mendag Zulkifli Hasan Sebut Temuan Barang Elektronik Senilai Rp6,7 Miliar
KPK Sita 2 Kantor di Kawasan Kuningan, Jaksel dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Fiktif Telkom Group
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 10:32 WIB

Perkuat Bukti untuk Tersangka Kasus Emas, Kejagung Periksa Manajer Trading and Services PT Antam Tbk

Minggu, 23 Juni 2024 - 11:33 WIB

Kasus Emas Crazy Rich Surabaya Budi Said, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Pejabat PT Antam Tbk

Rabu, 19 Juni 2024 - 11:27 WIB

Penjelasan Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Soal Buronan Harun Masiku Segera Tertangkap

Sabtu, 15 Juni 2024 - 14:52 WIB

Negara-negara Afrika Lihat Indonesia sebagai Contoh Keberhasilan, Begini Penjelasan Prabowo

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:16 WIB

Bicara di KTT untuk Gaza, Prabowo Subianto Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina

Kamis, 6 Juni 2024 - 15:31 WIB

Diperiksa Penyidik Jampidsus Sebagai Saksi, Inilah Profil Direktur Operasi dan Produksi PT Antam Tbk

Kamis, 6 Juni 2024 - 14:30 WIB

Diduga Produk Impor Ilegal, Mendag Zulkifli Hasan Sebut Temuan Barang Elektronik Senilai Rp6,7 Miliar

Kamis, 6 Juni 2024 - 09:21 WIB

KPK Sita 2 Kantor di Kawasan Kuningan, Jaksel dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Fiktif Telkom Group

Berita Terbaru