INFOESDM.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terus melakukan negosiasi dengan pabrikan mobil listrik asal AS, Tesla Inc, dan menyebut negosiasi yang dilakukan mengalami kemajuan.
Namun, Luhut tidak mengungkapkan banyak hal karena pemerintah Indonesia masih terikat perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) dengan Tesla.
“Kita masih NDA tapi saya katakan kita punya kemajuan yang sangat maju,” katanya sambil tersenyum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Luhut pun masih enggan menjawab pertanyaan soal minat Tesla untuk membangun pabrik di Indonesia.
Konten artikel ini dikutip dari media online Infoekonomi.com, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
“Saya masih terikat pada NDA,” katanya mengulangi.
Luhut sendiri menyampaikan kebijakan pemberian bantuan pemerintah dan insentif fiskal untuk kendaraan listrik atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) diharapkan bisa menjadi daya tarik investasi bagi para produsen kendaraan listrik.
Ia juga mengakui tengah melakukan negosiasi dengan Tesla dan perusahaan asal China BYD untuk bisa masuk dan berinvestasi di Tanah Air.
Selain kedua perusahaan mobil listrik tersebut, Indonesia telah memiliki pabrik mobil yang sudah memproduksi mobil listrik yakni Hyundai dan Wuling. Luhut bahkan menyebut Hyundai akan membangun pabrik barunya.
“Hyundai sudah (berencana bangun pabrik baru). Wuling kan kita lihat memang bagus. Satu lagi target BYD, kita harapkan bisa masuk,” kata Luhut.
Untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik, pemerintah memberikan bantuan insentif pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk motor listrik dan konversi ke motor listrik yang mulai berlaku Senin 20 Maret 2023 ini.
Baca Juga:
94th CMEF, Pameran Industri Perangkat Medis Terkemuka Dunia, Digelar di Beijing pada 21-24 Oktober
Hadirkan Persona Bintang Hollywood dalam Kampanye Iklan Perusahaan Anda
Adapun bantuan untuk mobil dan bus listrik akan diumumkan pada 1 April 2023.
Insentif tersebut terdiri dari Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru serta Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.***
