Ketua KPU Hasyim Asy’ari Tanggapi Gugatan Rp70,5 Triliun ke KPU karena Terima Cawapres Usia 36 Tahun

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 31 Oktober 2023 - 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari. (Dok. Dkpp.go.id)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari. (Dok. Dkpp.go.id)

INFOESDM.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menanggapi terkait gugatan yang dilayangkan kepada KPU.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Hal itu dikarenakan KPU menerima pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Diberitakan sebelumnya, seorang dosen bernama Brian Demas Wicaksono menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Pengadilan Negara (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Gugatan tersebut dilayangkan karena KPU menerima pendaftaran bakal calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KPU dinilai melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran menjadi cawapres dengan usianya yang saat ini masih menginjak 36 tahun.

Baca artikel lainnya di sini : Jasasiaranpers.com Melayani Jasa Publikasi Press Release Secara Serentak di Puluhan Media

Atas perbuatan tersebut penggugat meminta KPU untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp70,5 triliun yang hampir setara dengan jumlah anggaran KPU untuk seluruh tahapan kepemiluan.

Hasyim Asy’ari memberikan tanggapannya terkait gugatan yang dilayangkan kepada KPU.

“Ya nanti kalau sudah ada panggilan dari pengadilan, ada bahan gugatannya, kita pelajari, sekarang kan belum tau,” kata Hasyim Asy’ari di Halaman KPU RI, Senin, 30 Oktober 2023.

Lebih lanjut, Hasyim Asy’ari mengatakan belum mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh KPU.

“Kan belum tau. Nanti kan ada panggilan resminya, panggilan sidang. Gugatannya apa. Kita belum tau,” ucap Hasyim Asy’ari.***

Berita Terkait

Polda Kalsel Sita 500 Ton Batu Bara Hasil Pertambangan Tanpa Izin, Modus Mengatasnamakan PT BRH
Sosialisasi Program Indonesia Kompeten di Jakarta Berjalan Sukses
Diperiksa Kejaksaan Agung Lebih dari 10 Jam, Sandra Dewi Bungkam Usai Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah
Termasuk Ketahanan Energi, Prabowo Subianto Ungkap Prioritas Pemerintahannya di Qatar Economic Forum
Artis Sandra Dewi Penuhi Panggilan Ĵampidsus, Terkait Kasus Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis
Kementerian ESDM dan Bareskrim Ungkap Pertambangan Emas Ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat
Jasa Publikasi untuk Dukungan Manajemen Reputasi, Maintenance Harga Saham dan Pemulihan Citra
Wamenaker RI, Afriansyah Noor: Arti dan Makna di Balik Gelar Adat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 18 Mei 2024 - 18:26 WIB

Polda Kalsel Sita 500 Ton Batu Bara Hasil Pertambangan Tanpa Izin, Modus Mengatasnamakan PT BRH

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:22 WIB

Sosialisasi Program Indonesia Kompeten di Jakarta Berjalan Sukses

Kamis, 16 Mei 2024 - 08:10 WIB

Termasuk Ketahanan Energi, Prabowo Subianto Ungkap Prioritas Pemerintahannya di Qatar Economic Forum

Rabu, 15 Mei 2024 - 14:14 WIB

Artis Sandra Dewi Penuhi Panggilan Ĵampidsus, Terkait Kasus Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis

Senin, 13 Mei 2024 - 14:35 WIB

Kementerian ESDM dan Bareskrim Ungkap Pertambangan Emas Ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat

Sabtu, 11 Mei 2024 - 08:38 WIB

Jasa Publikasi untuk Dukungan Manajemen Reputasi, Maintenance Harga Saham dan Pemulihan Citra

Jumat, 10 Mei 2024 - 16:13 WIB

Wamenaker RI, Afriansyah Noor: Arti dan Makna di Balik Gelar Adat

Kamis, 9 Mei 2024 - 16:19 WIB

KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka Kasus Investasi Fiktif

Berita Terbaru