Ekonom Persoalkan Kebijakan Tarif Resiprokal yang Diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 5 April 2025 - 13:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. (Facebook.com @Donald J. Trump)

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. (Facebook.com @Donald J. Trump)

JAKARTA – Ekonom persoalkan kebijakan tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat (AS) tak memiliki basis ekonomi yang jelas.

Kalangan ekonom di Amerika sendiri dinyatakan juga banyak “menertawakan” metode atau formula penghitungan tarif resiprokal.

Salah satunya seorang profesor dari University of Michigan mengatakan sebaiknya ekonom yang bekerja untuk Trump pensiun.

Karena telah melakukan perhitungan tarif tanpa argumen atau formula yang secara ekonomi bisa dipertanggungjawabkan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan dalam Diskusi Publik “Waspada Genderang Perang Dagang” di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

“Jadi, saya kira hampir semua sepakat bahwa perhitungan yang dilakukan itu sangat membingungkan.”

“Dan tidak memiliki suatu argumen yang jelas, tetapi itulah yang dilakukan oleh pemerintah Amerika, dan itu berlaku untuk semua negara,” kata Fadhil.

“Cara mereka menentukan reciprocal tariff yang dikenakan kepada negara-negara, perhitungannya itu tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas,” ucapnya.

Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Menurut dia, pengenaan kebijakan tersebut berdasarkan perhitungan pemerintah AS bahwa Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap produk Amerika yang diekspor ke Tanah Air.

Padahal, tarif yang diberikan oleh Indonesia terhadap barang Amerika hanya sekitar 8-9 persen.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Fadhil menerangkan, bahwa dasar perhitungan pemerintah Amerika sehingga memberikan tarif 32 persen.

Mengacu jumlah defisit perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan AS sebesar 16,8 miliar dolar AS.

Artinya, surplus Indonesia sebesar 16,8 miliar dolar AS kemudian dibagi dengan total impor Amerika dari Indonesia sekitar 28 miliar dolar AS.

“Jadi, mereka menghitung kemudian bahwa tarif yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia terhadap produk Amerika itu adalah 16,8 miliar dibagi dengan 28 sekian miliar, maka ketemulah 64 persen itu.”

“64 persen itulah kemudian mereka anggap sebagai tarif yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia kepada produk Amerika,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah di bawah Presiden AS Donald Trump juga menganggap tarif sebesar 64 persen itu termasuk currency manipulation dan non-trade barriers (NTB) yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia.

Padahal, menghitung NTB sangat susah.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infopeluang.com dan Ekonominews.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Arahnews.com dan Prabowonews.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallokaltim.com dan Apakabarbogor.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Sapulangit Media Center (SMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Indonesia Tak Ada Rencana Melobi Amerika Serikat dengan Mineral Kritis, Ini Penjelasan Menteri Bahlil
CSA Index April 2025 Memberi Sinyal Bahwa Pasar Masih Butuh Sentimen Positif untuk Dorong Keyakinan Kembali
RUPST BTN, Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama dan Nixon L.P Napitupulu Dipertahankan Jadi Dirut
Indikator Fiskal dan Perekonomian Indonesia Bagus, Ini Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat
Termasuk 3 Perusahaan Energi,25 Perusahaan Besar dengan Aset di atas Rp250 Miliar dalam Antrean IPO
Percepatan Hilirisasi Nasional di Sektor Strategis, Prabowo Pimpin Ratas bersama Menteri di Hambalang
Penangguhan Ekspor Jadi Sanksi Administratif Jika Perusahaan Tak Laksanakan PP Nomor 8 Tahun 2025
Lulu Group Internasional Asal Uni Emirat Arab Berminat Perluas Investasi Pengolahan Daging ke Indonesia

Berita Terkait

Rabu, 16 April 2025 - 10:38 WIB

Indonesia Tak Ada Rencana Melobi Amerika Serikat dengan Mineral Kritis, Ini Penjelasan Menteri Bahlil

Jumat, 11 April 2025 - 19:17 WIB

CSA Index April 2025 Memberi Sinyal Bahwa Pasar Masih Butuh Sentimen Positif untuk Dorong Keyakinan Kembali

Sabtu, 5 April 2025 - 13:15 WIB

Ekonom Persoalkan Kebijakan Tarif Resiprokal yang Diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump

Kamis, 27 Maret 2025 - 09:10 WIB

RUPST BTN, Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama dan Nixon L.P Napitupulu Dipertahankan Jadi Dirut

Sabtu, 22 Maret 2025 - 13:15 WIB

Indikator Fiskal dan Perekonomian Indonesia Bagus, Ini Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat

Berita Terbaru