BNSP dan Kementerian PUPR, LPJK Terus Berinovasi untuk Memenuhi Tantangan dalam Industri Konstruksi

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 26 Maret 2024 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian PUPR & LPJK ke BNSP koordinasi sistem informasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan SOP penerbitan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi, Jakarta (26/3/24). (Doc.BNSP)

Kementerian PUPR & LPJK ke BNSP koordinasi sistem informasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan SOP penerbitan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi, Jakarta (26/3/24). (Doc.BNSP)

INFOESDM.COM – Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan LPJK ke BNSP pada 26 Maret 2024 menjadi titik fokus pembahasan penting terkait pemenuhan kebutuhan asesor badan usaha serta penerbitan sertifikat kompetensi.

Dalam pertemuan yang digelar ini, beberapa hal menjadi sorotan utama, seperti sistem informasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan SOP penerbitan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Selain itu, operasionalisasi lembaga sertifikasi bidang jasa konstruksi dan tindak lanjut penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta yang dilatih oleh Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi topik yang tidak kalah penting.

Rapat koordinasi yang sudah berlangsung beberapa kali ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan sinergi di antara Kementerian PUPR, LPJK, BNSP, dan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dan upaya yang ada diarahkan secara efektif demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Melalui rapat ini, diharapkan tercipta kerangka kerja yang solid dan terkoordinasi dengan baik antara semua pihak terkait.

Hal ini penting guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kualitas dan standar dalam industri konstruksi.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelayanan dan hasil kerja di bidang konstruksi akan semakin berkualitas dan terpercaya.


Artikel di atas juga sudah diterbitkan portal berita nasional ON24JAM.TV

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita ARAHNEWS.COM dan INFOBUMN.COM

Berita Terkait

Kasus Penambangan Emas Ilegal, ESDM Ajukan Kasasi ke MA atas Vonis Bebas PN Pontianak Warga Tiongkok
Ingatkan Para Pimpinan TNI-Polri, Presiden Prabowo Subianto: Rakyat Menuntut Dedikasi yang Tinggi
Lahan di Wilayah Katingan, Kalteng Rusak Hampir Seluas Jakarta, Termasuk Akibat Penambangan Emas Ilegal
AHY Dorong Proses Hukum Jika Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Terbukti dalam Kasus Pagar Laut
Ombudsman RI Minta Kejelasan Nusron Wahid Soal Dterbitkannya Sertifikat HGB dan SHM di Laut Banten
Tegaskan Pemerintah Harus Efisien, Presiden Prabowo Subianto: Saya Paham Praktik Akal-Akalan
Vonis Bebas PN Pontianak dalam Kasus Penambangan Ilegal oleh Warga Tiongkok, Kejagung Beri Tanggapan
Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok dalam Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin

Berita Terkait

Selasa, 4 Februari 2025 - 08:59 WIB

Kasus Penambangan Emas Ilegal, ESDM Ajukan Kasasi ke MA atas Vonis Bebas PN Pontianak Warga Tiongkok

Sabtu, 1 Februari 2025 - 10:42 WIB

Ingatkan Para Pimpinan TNI-Polri, Presiden Prabowo Subianto: Rakyat Menuntut Dedikasi yang Tinggi

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:38 WIB

Lahan di Wilayah Katingan, Kalteng Rusak Hampir Seluas Jakarta, Termasuk Akibat Penambangan Emas Ilegal

Rabu, 29 Januari 2025 - 06:35 WIB

AHY Dorong Proses Hukum Jika Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Terbukti dalam Kasus Pagar Laut

Selasa, 21 Januari 2025 - 16:09 WIB

Ombudsman RI Minta Kejelasan Nusron Wahid Soal Dterbitkannya Sertifikat HGB dan SHM di Laut Banten

Berita Terbaru